Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten

"Mari kita jalin rasa kekeluargaan diantara kita"

Kejari Selidiki Penyelewengan Dana PNPM Rp450 Juta di Cawas

Solopos.com, KLATEN – Kasus dugaan
penyimpangan dana Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mencuat
di Kecamatan Cawas, Klaten. Total dana
yang diselewengkan di UPK Cawas
diperkirakan mencapai Rp450 juta.
Saat ini, kasus tersebut sudah ditangani
Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten.
Berdasarkan informasi yang diperoleh
solopos.com dari Kejari Klaten, kasus yang
terjadi di Cawas masih dalam tahap
penyelidikan.
“Terungkapnya kasus ini [dugaan korupsi
pengelolaan dana UPK] bermula dari laporan
masyarakat. Kami menerima informasi bahwa
PNPM Cawas memiliki program pembelian
tanah untuk dibangun kantor UPK. Tapi,
setelah tahun anggaran selesai, program itu
tidak kunjung terlaksana,” kata Kasi Intel
Kejari Klaten, Surono, kepada wartawan
beberapa waktu lalu.
Pihak Kejari lalu menindaklanjuti laporan
tersebut dan memang ada alokasi dana
Rp450 juta yang merupakan dana bergulir
UPK. Di dalam rencana kegiatan, dijelaskan
dana bakal digunakan membeli tanah, tetapi
setelah dicari, tanah tersebut belum juga
dibeli sehingga kejaksaan menerjunkan tim
untuk menelusuri kasus tersebut.
“Informasi awal yang kami terima, ternyata
dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi
salah satu pengurus nonaktif PNPM Cawas
berinisial AG. Kami juga sudah meminta
keterangan dari pengurus PNPM lain dan
Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan
Camat Cawas. Sudah ada tujuh orang yang
dimintai keterangan dalam kasus tersebut,”
tutur dia.

11 Agustus 2014 Posted by | Ekonomi, Korupsi | , | Tinggalkan komentar

Warga Cawas Keluhkan Bantuan Rehab Rumah

Indratno Eprilianto – Timlo.net

Klaten – Para penerima bantuan rehab rumah tak layak huni di Dukuh Cawas RT 02 RW 01, Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten mengeluhkan bantuan rehabilitasi rumah mereka. Selain dianggap tak prosedural, bantuan itu juga membingungkan.

Rabiyem (65), salah satu penerima bantuan mengaku hingga saat ini masih bingung atas bantuan rehab rumah yang diberikan oleh petugas dari UPK PNPM Mandiri Kecamatan Cawas pada pertengahan Desember 2011 lalu.

Bantuan itu diterimanya dalam dua tahap. Tahap pertama Rabiyem menerima uang Rp Rp 2,5 juta. Kemudian tahap kedua menerima Rp 500 ribu. Namun setelah serah terima secara simbolis selesai, uang tersebut kembali diminta oleh petugas. Sebelumnya petugas melakukan survei dengan memotret kondisi rumah Rabiyem.

“Saat datang kerumah, petugas itu (pemberi bantuan) mengaku dari PNPM Mandiri. Kemudian memberi bantuan uang total Rp 3 juta dalam dua tahap. Katanya untuk merehab rumah saya. Namun uang itu kembali diminta setelah mereka memotret acara simbolis serah terima,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Minggu (15/1).

Sugeng (37) anak Rabiyem, mengaku sempat menanyakan kepada petugas kenapa bantuan uang itu diminta kembali. “Petugas itu bilang bantuan akan diberikan selang sehari setelah acara simbolis serah terima,” ujarnya menirukan petugas.

Benar, selang sehari bantuan tersebut diantar kembali oleh petugas. Namun Sugeng kaget bantuan yang datang ternyata berujud material bangunan yang jika ditotal hanya sekitar Rp 1 jutaan.

“Bantuan itu berupa pasir satu truk, batu bata 1.000 biji dan semen 15 sak. Jika ditotal hanya Rp 1 jutaan lebih sedikit. Saya juga disuruh mencari tukang untuk merehab rumah yang dibiayai oleh PNPM,” beber Sugeng.

Dari bantuan material itu, Sugeng mengaku hanya bisa untuk memperbaiki lantai hingga tembok bagian depan dan teras rumahnya. “Saya sempat minta kayu tapi hingga saat ini tidak diberikan. Saat merehab rumah saya juga disuruh agar cepat-cepat diselesaikan, dan akhir Desember harus sudah rampung,” ungkapnya.

Bantuan yang sama juga diberikan kepada keluarga Urip Sutrisno (31) tetangga Rabuyem. Urip menerima bantuan rehab rumah dari PNPM berupa semen 15 sak, batu bata 1.000 biji dan satu kusen pintu. Sedangkan untuk pasir, Urip disuruh minta kepada Rabiyem.

“Saya disuruh minta pasir kepada Rabiyem. Kata petugas itu pasir satu truk tersebut untuk dua rumah. Sebelumnya sudah disurvei mengenai kerusakan rumah saya. Dan selang beberapa hari tiba-tiba diberi material,” ujar Ny Maryani (30), istri Urip.

Maryani juga mengaku didesak petugas untuk segera menyelesaikan rehab rumahnya tersebut setelah material turun. “Saya disuruh mencari tukang yang dibiayai PNPM kemudian rehab harus cepat diselesaikan. Hingga kini saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba diberi bantuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RT 02 Dukuh Cawas, Joko Purwanto mengaku tak tahu menahu pemberian bantuan yang diberikan kepada warga dilingkungannya. Menurutnya, bantuan tersebut tak prosedural.

“Saya sebagai ketua RT saja tidak diberi tahu terlebih dahulu jika ada bantuan untuk rumah tak layak huni dilingkungan ini. Selain itu kriteria penerima juga tidak jelas,” ujar Joko.

Terpisah, Ketua UPK PNPM Kecamatan Cawas, Agus Mulyono menjelaskan bantuan tersebut berasal dari dana stimulan dari Kementrian Perumahan Rakyat yang dianggarkan dari APBN Perubahan 2011.

“Bantuan tersebut memang harus cepat-cepat dilakukan karena dana dari pusat cair pada 19 Desember 2011 lalu. Total pengerjaan sendiri harus diselesaikan selama 10 hari,” jelas Agus.

Di Kecamatan Cawas, kata Agus, bantuan rehabilitasi rumah dilakukan pada 200 unit rumah tak layak huni. Bantuan tersebut diberikan dalam ujud material.

“Bantuan itu kami berikan tidak dalam bentuk uang karena biar tidak disalahgunakan. Sebab, seperti tahun-tahun sebelumnya dana bantuan rumah berujud uang malah digunakan untuk keperluan lain oleh si penerima,” jelasnya.

Dikirim melalui Timlo.Net – Portal Informasi Solo

16 Januari 2012 Posted by | Cawas, Korupsi | | Tinggalkan komentar

Tiga Kades di Klaten tilep dana Raskin

Klaten (Espos)–Tiga kepala desa (Kades) di Klaten kembali bikin geram warga miskin di wilayahnya. Persoalannya, dana Raskin yang telah dibayar warganya itu bukannya disetor ke Bulog, melainkan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

“Petugas kami  sudah ngecek ke lapangan. Ternyata, uang Raskin-nya malah dipakai Kades setempat untuk kepentingan pribadi,” kata Kasubagkop Perindakop Bagian Perekonomian Setda Klaten, Srihadi kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/12).

Akibatnya, uang Raskin di tiga wilayah tersebut hingga akhir tahun 2010 ini tak kunjung masuk. Padahal, jika uang Raskin telat dibayar maka risikonya Raskin tak kan terkirim ke daerah sebagai sanksinya. “Semestinya sejak pertengahan November lalu dibayar. Tapi hingga akhir tahun ini, belum juga masuk. Nanti warga miskin juga yang kena imbasnya,” paparnya.

Uang Raskin yang belum disetor tersebut berada di Desa Bawak, Kecamatan Cawas senilai Rp 12,6 juta. Selanjutnya di Desa Jetis dan Desa Kanoman, Karangnongko masing-masing senilai Rp 2 juta dan Rp 2,2 juta. “Kami sudah minta masing-masing camatnya untuk menegur. Ada yang membayar, namun tiga desa tersebut masih belum setor,” katanya.

Camat Cawas, Ir Priharsanto kepada Srihadi melalui pesan pendeknya mengaku siap menindaklanjutinya. “Ok. Siap ditindaklanjuti,” kata Priharsanto setelah menerima laporan bahwa di desanya ada yang tak kunjung membayar Raskin.

Menurut Srihadi, sebenarnya pihaknya kerap memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran membayar Raskin sesuai waktu. Namun, setelah warganya disiplin membayar, justru Kades-nya yang menyelewengkan. “Kami sudah mengecek ke lapangan, dan tak ada warga miskin yang menunggak. Persoalannya, justru uang yang telah dibayarkan malah tak kunjung disetor,” paparnya.

Sesuai aturan, kata Srihadi, tenggat waktu pembayaran Raskin ialah tujuh hari setelah penyaluran Raskin. Dan setiap penyetoran Raskin, katanya, ialah di awal bulan. “Untuk Raskin yang nunggak itu ialah Raskin bulan November dan Desember,” paparnya.

asa

30 Desember 2010 Posted by | Bawak, Korupsi | , , | 2 Komentar